DAPATKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA?rnSigit Susilo Broto --2-22rnTINJAUAN PENERAPAN TOBIN TAX DI INDONESIA -- Mohammad Djufri -- 23-40rnMODEL KEBIJAKAN EKONOMI BERBASIS INSENTIF PAJAK REVALUASI ASET SEBAGAI POTENSI PENERIMAAN PAJAK -- Nurmala Ahmar -- 41-57rnPENENTUAN UNSUR KETIDAKPASTIAN DALAM PENGHITUNGAN ESTIMASI NILAI PASAR PROPERTI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENDAPATAN: CATATAN PRAKTISI -- Kristian Agung Prasetyorn58-78rnTINJAUAN KETENTUAN ATAS KEWAJIBAN e-FILING DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH BAGI ASN/ANGGOTA TNI/POLRI -- Rinaningsih - - 79-96rnTINJAUAN PERHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DALAM PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25rnI Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma -- 97-122rnPENGAWASAN TERHADAP KELEBIHAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP YANG BERHENTI BEKERJA DI TAHUN BERJALAN -- Endriko Pudjisaputro -- 123-140rnMENINGKATKAN POTENSI PAJAK UMKM ONLINE MELALUI DATA E-COMMERCE -- banu wicaksonorn141-161rnMeneropong Prospek Pemberlakuan PAS-FINAL (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final) Pasca Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Negara -- Noor Safrina -- 162-178rn