Pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur atau Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota masih menyisakan adanya perselisihan/konflik antar pasangan calon. Diantara perselisihan tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Keberadaan hukum di antaranya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, demikian juga aturan hukum di bidang pemilihan umum (termasuk pilkada). Permasalahan yang perlu mendapatkan pemecahan/solusi adalah bagaimana meminimalisasi perselisihan hasil penghitungan suara dan bagaimana Hakim memberikan putusan atas konflik tersebut biea mewujudkan keadilan yang substantive. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perselisihan tentang hasil penghitungan suara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perselisihan/konflik antar pasangan calon akan dapat dihindari, jika semua pasangan calon pilkada dan pendukungnya menaati aturan yang berlaku. Namun hal tersebut juga tak mudah untuk dihindarinya. Perselisihan akan dapat diminimalisasi jika kesadaran hukum masyarakat ditingkatkan, perlu pendidikan politik bagi kader-kader partai (yang biasanya mencalonkan Gubernur-Wakil Gubernur atau Bupati –Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Hakim Mahkamah dalam memeriksa perkara sealalu akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Keadilan itu relatif dan bisa berupa keadilan materiil/substantif dan keadilan formal tau prosedural. Keadilan yang substantif biasanya diiplementasikan pada peradilan pidana dan Hukum Administrasi negara. Hakim mampu membuat putusan yang adil secara substantive jika hakim mampu mengintegrasikan antara tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, kemanfaatan. Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus